Katalog Elektronik Permudah Pemantauan Ketersediaan Obat



Daftar obat dalam formularium nasional yang masuk katalog elektronik telah mencapai 90 persen. Hal itu diharapkan bisa memudahkan pemantauan ketersediaan obat sekaligus memperkecil risiko kelangkaan produk farmasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

"Dari sekitar 900 jenis obat dalam formularium nasional, 806 obat di antaranya sudah masuk katalog elektronik," kata Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang. Hal itu dikatakan seusai penandatanganan kontrak katalog obat bersama industri farmasi dan distributor obat, Jumat (8/4), di Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jakarta.

Sistem katalog elektronik dinilai membuat pengadaan obat menjadi lebih transparan sehingga ketersediaan dan keterjangkauan obat dapat diawasi. Dalam mekanisme katalog elektronik, setiap instansi pemerintah sektor kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, wajib membeli obat melalui katalog di laman internet Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Ketua Kelompok Kerja Katalog Obat Tahun 2016 Sri Aditya Nur Pratama memaparkan, 203 obat generik dari 29 penyedia dan 118 obat nama dagang dari 41 penyedia dimasukkan katalog elektronik tahun 2016. Obat yang dimasukkan itu menurut daftar usulan Kementerian Kesehatan.

Sesuai usulan


Penyediaan obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disesuaikan dengan usulan kebutuhan fasilitas pelayanan di lapangan. Setiap fasilitas pelayanan mengusulkan kebutuhan obat untuk satu tahun ke depan melalui Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan LKPP menawarkan kepada industri farmasi untuk memenuhi kebutuhan itu. "Katalog elektronik membuat ketersediaan obat bisa dikawal bersama oleh Kementerian Kesehatan dan industri farmasi," ucap Maura.

Kepala LKPP Agus Prabowo menambahkan, sistem katalog elektronik memudahkan kerja sama pemerintah dengan pihak swasta. Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa menjadi lebih cepat.

Kemampuan produksi


Untuk menjamin ketersediaan obat, kuncinya ialah perencanaan fasilitas kesehatan dan kemampuan produsen obat memenuhi serta menawarkan obat dengan harga paling kompetitif. Katalog elektronik digunakan untuk memenuhi kebutuhan obat nasional terkait penerapan JKN.

Ketersediaan obat itu disesuaikan dengan formularium nasional. Formularium yang disusun Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional bukan mencantumkan merek obat, melainkan kandungan zat aktif saja. Obat dalam formularium nasional merupakan obat generik dengan harga terjangkau.

Pengadaan obat diabetes, misalnya, masuk dalam JKN. Jadi, obat-obatan diabetes bukan program nasional dikhususkan, seperti tuberkulosis ataupun malaria. Jenis obat diabetes beragam dan harus dikonsumsi seumur hidup oleh pasien. "Tidak ada batasan pengadaan obat dalam katalog elektronik. Semua sesuai usulan fasilitas layanan," ucap Maura.

Dalam mendukung JKN, pengadaan distribusi ke sejumlah daerah harus cepat. Karena itu, pemerintah membutuhkan bantuan agar pengelolaan penyediaan obat bisa dilakukan bersama. Meski jenis obat dalam katalog elektronik hampir terpenuhi, industri farmasi harus bisa menjaga ketersediaan obat.

Persoalannya, menurut Maura, 96 persen dari ketersediaan bahan obat secara nasional masih diimpor. Padahal, bahan baku menghabiskan 25-30 persen dari biaya total produksi obat. Untuk itu, industri farmasi didorong memproduksi bahan baku dalam negeri, terutama bahan kimia, herbal, biologi, dan vaksin (Kompas, 7 April 2016). (C05)

Sumber: Kompas Health
Title : Katalog Elektronik Permudah Pemantauan Ketersediaan Obat
Description : Daftar obat dalam formularium nasional yang masuk katalog elektronik telah mencapai 90 persen. Hal itu diharapkan bisa memudahkan pema...

0 Response to "Katalog Elektronik Permudah Pemantauan Ketersediaan Obat"

Posting Komentar